BBC MEDIA.NEWS – SUKABUMI – Sebuah rumah milik warga di Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah berukuran kecil yang terletak tak jauh dari kantor kecamatan ini tergolong tidak layak huni, terutama saat hujan turun.
// BACA JUGA : MASYARAKAT MISKIN BINGUNG KENAPA PUNYA TUNGGAKAN BPJS : ANGGARAN PEMERINTAH KE MANA LARINYA?
Pantauan di lokasi menunjukkan, atap rumah yang terbuat dari bilik bambu nyaris ambruk akibat kayu penyangga yang telah lapuk dan genteng yang banyak berlubang. Hampir Tak ada tempat berteduh yang layak, sehingga penghuni rumah harus bertahan dalam kondisi rawan bahaya.
Keluarga penghuni rumah yang terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak mengaku telah bertahan dalam kondisi tersebut lebih dari dua tahun. Keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak mampu memperbaiki tempat tinggalnya.
// BACA JUGA : WARGA MISKIN PANIK DIKEJAR TAGIHAN RP.47 JUTA OLEH RSUD R.SYAMSUDIN. SH ( BUNUT )
Ironisnya, hingga saat ini rumah tersebut belum tersentuh program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari pemerintah desa maupun kabupaten dan juga provinsi. Menurut Sekretaris Desa Warnasari yang mewakili Kepala Desa Umar Yusman, pihaknya tidak mengalokasikan program Rutilahu karena dianggapnya uang 10 juta rupiah tidak bakalan cukup untuk memperbaiki
“Alokasi dari dana desa untuk Rutilahu hanya Rp10 juta. Jadi walaupun banyak usulan yang masuk, kami tidak anggarkan karena tidak akan cukup,” ujarnya pada Selasa (24/6/2025).
// BACA JUGA : Mayjen TNI Rido Hermawan, M.SC : TANGKUBAN PARAHU BUKAN SEKADAR GUNUNG, TAPI NYAWA BUDAYA SUNDA
Meski demikian, pihak pemerintah desa mengaku tidak tinggal diam. Sebagai bentuk upaya, permohonan bantuan telah diajukan ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
“Tidak ada solusi selain mengusulkan ke kabupaten. Kalaupun nanti terjadi ambruk, tinggal dilaporkan ke BPBD,” pungkasnya.
Situasi ini mencerminkan masih adanya ketimpangan akses terhadap bantuan perumahan di tingkat desa, khususnya bagi warga dengan kondisi ekonomi lemah. Pemerintah daerah diharapkan dapat merespon cepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
INDRA/NANDAR
