BBC MEDIA.NEWS – SUKABUMI – Kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi dalam merealisasikan proyek pengadaan listrik tenaga surya untuk 72 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nilai anggaran hampir Rp4,5 miliar dari APBD tahun anggaran 2025 menuai sorotan publik.
// BACA JUGA : PROYEK JALAN SUKABUMI RP.393 JUTA DIDUGA ASAL JADI : UPTD AKUI ADA KESALAHAN
Program yang diklaim sebagai solusi untuk mengantisipasi gangguan listrik di sekolah itu dinilai tidak berasaskan efisiensi, tepat guna, dan transparan. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut kurang cermat, terutama jika dibandingkan dengan alternatif lain yang lebih hemat seperti penggunaan genset.
Menurut beberapa pakar di bidang energi terbarukan, sistem listrik tenaga surya memang ramah lingkungan, namun memiliki biaya perawatan yang tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun, komponen penting seperti baterai dan inverter harus diganti dengan biaya yang cukup besar.
// BACA JUGA : Posyandu Dahlia di Ciheulang Tonggoh Memprihatinkan : Warga merasa kwatir
“Kalau tujuannya hanya untuk mengantisipasi mati listrik sementara, pembelian genset dengan kapasitas sesuai kebutuhan sekolah akan jauh lebih efisien dan ekonomis,” ujar salah satu pengamat teknik elektro yang enggan disebutkan namanya.
Dari informasi yang diterima, setiap sekolah mendapatkan satu paket sistem yang terdiri dari panel surya yang dipasang di atas atap dan baterai penampung arus listrik. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menilai proyek tersebut terkesan dipaksakan dan bahkan mengandung potensi pemborosan anggaran.
Sebagian kalangan menilai angka hampir Rp4,5 miliar tersebut terlalu besar untuk kebutuhan sementara seperti itu, dan diduga terdapat mark-up harga dalam pengadaan komponen yang digelembungkan nilainya.
// BACA JUGA : RUMAH REYOT NENEK ROHANAH : POTRET LAMBANNYA PENANGANAN RTLH DI NAGRAK SUKABUMI
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi belum memberikan keterangan resmi terkait dasar perencanaan, proses pengadaan, maupun alasan pemilihan teknologi tenaga surya dalam proyek tersebut.
Publik berharap agar pemerintah daerah dapat lebih bijak dan cermat dalam penggunaan anggaran publik, serta memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat, tepat sasaran, dan tidak menjadi beban keuangan daerah di masa depan.
INDRA/RR
