BBC MEDIA.NEWS – SUKABUMI – Tantan Sutandi ketua DPD KNPI Kota Sukabumi mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi dapur-dapur “nakal”. menurut tantan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah memiliki tujuan yang sangat mulia meningkatkan gizi anak-anak dan menggerakkan roda perekonomian lokal. Di atas kertas, program ini adalah solusi jitu untuk mengatasi masalah stunting sekaligus memberdayakan usaha kecil. Namun, seperti program berskala raksasa lainnya, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu mulus dan memerlukan pengawasan ketat dari semua pihak.
Tanpa adanya sistem pengelolaan dan pengawasan yang transparan, niat baik program ini bisa berbelok arah, bahkan merugikan masyarakat yang seharusnya dibantu. Oleh karena itu, penting bagi kita, sebagai pemuda dan masyarakat umum, untuk memahami potensi masalah dan solusinya.
// BACA JUGA : ANNAHL BELA LINDUNGI KUKUHKAN DESY RATNASARI DAN AYEP ZAKI SEBAGAI INDUNG &BAPAK BUDAYA KOTA SUKABUMI
Meskipun bertujuan baik, beberapa isu krusial mulai muncul ke permukaan seiring berjalannya program MBG. Permasalahan ini bukan untuk menjelekkan program, melainkan sebagai bahan evaluasi agar segera diperbaiki.
Menurut tantan isu yang paling meresahkan yang pertama mengenai kualitas makanan. Muncul banyak kasus di beberapa daerah di mana makanan yang dibagikan tidak layak konsumsi. Lebih sensitif lagi, beredar kabar miring mengenai kandungan makanan yang tidak halal, seperti tercampur bahan non-halal, yang tentu saja menimbulkan kecemasan besar di tengah masyarakat. Ini menunjukkan lemahnya kontrol kualitas dan sertifikasi halal dalam rantai pasokan.
Kedua Praktik “Ketok Harga” dan Monopoli Oknum Ada indikasi oknum pemangku kepentingan di beberapa tingkatan melakukan praktik culas. Mulai dari menggelembungkan harga (mark-up) bahan baku hingga menunjuk pemasok besar tertentu secara sepihak. Akibatnya, anggaran yang seharusnya bisa menghasilkan makanan berkualitas menjadi berkurang nilainya karena underpricing.
Ketiga Memangkas Peran Dapur Lokal (UMKM) Ini adalah salah satu kritik paling tajam. Semangat awal MBG adalah memberdayakan warung, katering rumahan, dan petani lokal. Namun, pada praktiknya, banyak proyek MBG yang justru diambil alih oleh kontraktor atau pemasok besar. Dapur-dapur lokal yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru hanya menjadi penonton.
“Anggaran untuk MBG ini kan 1,2 triliun per hari dan itu semua dana masyarakat sehingga kita harus awasi dengan ketat penggunaan nya jangan sampai jadi proyek korupsi berjamaah berkedok gizi” kata tantan.
Tantan juga mendorong Pemerintah dari pusat sampai daerah untuk menegakkan aturan dan Transparansi menurut tantan Pemerintah memegang kunci utama untuk memperbaiki tata kelola program MBG. Beberapa langkah konkret yang bisa segera diimplementasikan misalnya Membuat sebuah platform online yang transparan di mana publik bisa melihat alur dana, daftar pemasok (vendor) yang terverifikasi di setiap daerah, menu makanan, hingga laporan distribusi. Ini akan mempersempit ruang gerak oknum untuk bermain curang. Pemerintah juga harus proaktif menggandeng Badan POM untuk melakukan inspeksi mendadak terkait kelayakan pangan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan proses dari hulu ke hilir sudah tersertifikasi halal. Menerbitkan aturan yang jelas, misalnya mewajibkan minimal 70% bahan baku dan proses memasak harus melibatkan UMKM lokal yang terdaftar di sekitar lokasi distribusi. Pemerintah daerah harus bertugas mendata dan memverifikasi kelayakan dapur-dapur lokal ini.
//BACA JUGA : SATU TAHUN KEPEMIMPINAN WALIKOTA SUKABUMI DISOROT,LINTAS AKTIVIS SUKABUMI SERUKAN MOSI TIDAK PERCAYA
Setiap penyelewengan, baik itu korupsi anggaran maupun kelalaian dalam menjaga kualitas makanan, harus ditindak dengan sanksi pidana dan perdata yang berat untuk memberikan efek jera.
Tantan juga menghimbau kepada warga masyarakat untuk sama sama mengawasi tidak boleh hanya pasif. Peran aktif warga adalah garda pertahanan terakhir dari program ini.
tantan juga berharap Di setiap sekolah atau kelurahan, bisa dibentuk komite pengawas independen yang terdiri dari orang tua murid, tokoh masyarakat, dan pemuda. Tugas mereka memastikan makanan yang datang setiap hari sesuai standar, layak, dan aman.
“Masyarakat harus berperan aktif mengawasi program MBG ini jika ditemukan pelanggaran baik itu makanan basi, tidak memenuhi standar gizi atau underpricing dari harga Rp. 10.000 Jangan segan dan jangan takut untuk langsung melaporkan ke kanal pengaduan BGN atau satgas MBG pemerintah daerah, dan dalam waktu dekat pengurus DPD KNPI akan melakukan audiensi dengan Kasatgas MBG kota Sukabumi untuk memastikan program MBG di kota Sukabumi berjalan dengan baik”. Pungkasnya
NANDAR / RR
