KABID DLH KABUPATEN SUKABUMI DIDUGA MEMINTA UANG KE PENGUSAHA, CATUT NAMA LSM TERBESAR DI SUKABUMI

BBC MEDIA.NEWS SUKABUMI- Di tengah gencarnya upaya pemberantasan premanisme oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, justru muncul dugaan praktik mirip premanisme yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

//BACA JUGA : LSM ANNAHL: Kami Tidak Tahu Kasus Apa yang Diperiksa Kejaksaan terhadap DLH Kab. Sukabumi, dan Bukan Kami yang Melaporkan

Seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum Kepala Bidang Organik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi. Ironisnya, permintaan tersebut bukan berasal dari kelompok liar, melainkan dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi pelayan publik.

Menurut informasi yang dihimpun, dugaan permintaan uang itu terjadi pada tahun 2024, dengan jumlah yang tidak sedikit — mencapai belasan juta rupiah. Pengusaha tersebut bahkan menyebutkan bahwa uang tersebut rencananya akan disalurkan kepada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sukabumi.

//BACA JUGA : PEMKAB SUKABUMI MELLUI DPMD TANGGAPI VIRAL NYA SURAT PERMINTAAN CSR OLEH PEMDES CISAAT

Upaya konfirmasi kepada Teti, Kabid Organik DLH Sukabumi, tidak membuahkan hasil. Yang bersangkutan tidak merespons saat dihubungi.

Sementara itu, saat dimintai keterangan, Prasetiyo selaku pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi mengaku tidak mengetahui adanya praktik tersebut. Ia pun enggan berkomentar lebih jauh, namun berjanji akan menegur apabila benar terjadi.

//BACA JUGA : THR LINMAS KOTA SUKABUMI ADA PEMOTONGAN : TIDAK SEMUA LINMAS TAHU PEMOTONGAN TERSEBUT UNTUK APA

“Punten abdi teu apal, kami akan tegur apabila ini terjadi,” ujarnya singkat saat dihubungi pada Sabtu (12/4/2025).

Dugaan ini menjadi catatan penting di tengah upaya bersih-bersih dari praktik premanisme yang kerap merugikan pelaku usaha. Harapannya, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus ini demi menjaga marwah ASN sebagai abdi negara, bukan pelaku pemalakan terselubung.

INDRA/BSSA