BBC MEDIA.NEWS – SUKABUMI – Ironi kembali terjadi di Kabupaten Sukabumi. Seorang warga miskin yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit terpaksa harus menanggung beban tambahan berupa tunggakan iuran BPJS hampir dua juta rupiah hanya demi bisa kembali menjadi peserta aktif.
// BACA JUGA : SMAN 2 KOTA SUKABUMI BISA TERIMA SISWA DARI LUAR KECAMATAN : INI PENJELASANNYA !
Padahal, sebelumnya warga tersebut telah menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah desa beberapa tahun lalu. Namun saat hendak digunakan, kartu tersebut ternyata sudah tidak aktif sejak tahun 2023. Hal ini dibenarkan oleh Indra, salah satu staf di BPJS Cabang Sukabumi.
Awalnya keluarga pasien berinisiatif mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri. Namun, mereka justru dihadapkan dengan syarat membayar tunggakan hampir dua juta rupiah dahulu sebelum bisa kembali didaftarkan.
// BACA JUGA : Wartawan Diintimidasi Setelah Ungkap Dugaan Pelanggaran PT Bogorindo Cemerlang
“Pasien masuk rumah sakit Rabu, 18 Juni. Tapi rumah sakit hanya beri waktu tiga hari untuk urus BPJS,” kata salah satu anggota keluarga pasien.
Situasi ini membuat keluarga bingung dan kecewa. Mereka mempertanyakan, jika sebelumnya sudah menerima KIS dari pemerintah, kenapa sekarang malah punya tunggakan ke BPJS? Lalu anggaran dari pemerintah yang seharusnya menjamin kesehatan masyarakat miskin itu, ke mana perginya?
Yang lebih memprihatinkan, saat publik membutuhkan klarifikasi dan tanggapan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Wawan Godawan, sulit untuk dihubungi maupun ditemui. Hal serupa juga terjadi pada Iwan, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), yang tak merespons meskipun sudah dihubungi berulang kali.
// BACA JUGA : IRWAN SANTOSA TUNTASKAN PENDIDIKAN STRATEGIS PPNK LEMHANNAS RI ANGKATAN 219 TAHUN 2025
Ketidakjelasan dan minimnya perhatian dari pejabat terkait ini menambah kekecewaan masyarakat. Di saat mereka berharap pada perlindungan negara melalui program jaminan sosial, justru dihadapkan dengan birokrasi yang lamban dan tagihan yang membingungkan.
Masyarakat pun berharap ada audit terbuka terhadap penyaluran anggaran kesehatan, khususnya untuk program KIS yang seharusnya menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu. Jika tak segera dibenahi, kepercayaan publik terhadap program jaminan sosial bisa makin merosot.
INDRA/Ghaziya Zenna
