BBC MEDIA.NEWS – SUKABUMI – Program pemberdayaan masyarakat melalui peternakan ayam buras (kampung silangan) di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi,membutuhkan perhatian . Meski sempat diguyur bantuan modal puluhan juta rupiah , perkembangan kelompok peternak ini dinilai jalan di tempat akibat lemahnya kontrol dan manajemen di lapangan.
// BACA JUGA : SEKJEN ANNAHL GERAM : KABAG KESRA SUKABUMI TIDAK ADA DI TEMPAT SAAT HENDAK AUDENSI DANA HIBAH SENILAI 67 MILYAR
Ketua Kelompok Peternak, Deni, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 lalu, kelompoknya yang beranggotakan sepuluh orang sempat menerima bantuan senilai Rp20 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian bibit, pakan, hingga obat-obatan. Namun, Deni mengakui adanya kegagalan konsep dalam pelaksanaannya.
”Kesalahan ada pada konsep awal. Seharusnya pemeliharaan dipusatkan di satu lokasi agar mudah dikontrol. Karena kemarin bantuan diserahkan ke masing-masing anggota, pengawasannya jadi sulit. Terutama soal perputaran modal; banyak yang setelah jual atau potong, hasilnya tidak digulirkan kembali ke modal awal,” ujar Deni saat ditemui di kediamannya, Senin (2/3/2026).
// BACA JUGA : 13 Tahun Sertifikat Tanah Warga Belum Kembali, Warga Dua Desa di Sukabumi Tagih Janji Koperasi
Namun begitu pernyataan Deni berbanding terbalik dengan keterangan Kepala Desa Bojong, Lahudin. Menurut Lahudin, program tersebut diklaim berjalan dan penempatannya sudah disatukan di satu lokasi. Meski begitu, Lahudin mengakui bahwa sepanjang tahun 2025, pihaknya belum menerima laporan terbaru dari kelompok ternak tersebut.
”Program ini sebenarnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian ekonomi,” jelas Lahudin.
Munculnya perbedaan keterangan antara pihak kelompok dan pemerintah desa menunjukkan adanya celah komunikasi dan pengawasan. Bantuan yang bersumber dari dana pemerintah seharusnya tidak dilepas begitu saja tanpa monitoring yang ketat.
// BACA JUGA : ISU POLIGAMI PEJABAT KEMENAG DENGAN KELUARGA BESAR YAYASAN ALWASILAH WARUNG KIARA SUKABUMI MENCUAT KE PUBLIK
Tanpa adanya pemantauan berkala dari Kepala Desa dan jajarannya, bantuan pemerintah dikhawatirkan hanya akan menjadi program seremonial yang sia-sia—seperti menabur garam ke air laut. Pemberdayaan masyarakat bukan sekadar memberikan modal di awal, melainkan memastikan keberlanjutan (sustainability) agar anggaran yang dikucurkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga, bukan habis tanpa jejak.
Masyarakat berharap Pemerintah Desa Bojong lebih proaktif turun ke lapangan untuk mengevaluasi kendala teknis yang dihadapi peternak, sehingga potensi ayam buras di wilayah ini benar-benar bisa berkembang menjadi motor ekonomi desa.
IIN INDRA / RZ
