BBC MEDIA.NEWS – SUKABUMI – Program Kecakapan Kerja (PKK) 2025 kembali menuai sorotan. Salah satu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kabupaten Sukabumi yang menerima bantuan
// BACA JUGA : SERTIFIKAT WARGA 2 DESA DI SUKABUMI MENJADI JAMINAN DI BANK OLEH KOPRASI DAN TERANCAM TERLELANG
Pantauan di lapangan menunjukkan sarana dan prasarana lembaga tersebut dinilai tidak memadai. Dengan jumlah siswa 30 orang dengan mesin yang terbatas yang hanya 12 unit dengan ruang pelatihan yang sempit membuat peserta harus menunggu giliran untuk praktik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana lembaga tersebut bisa lolos verifikasi hingga dinyatakan layak menerima bantuan pemerintah?
Ajat Sudrajat, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, saat dihubungi Bbcmedia.news kamis 11/9/2025 enggan memberikan komentar terkait lembaga penerima bantuan PKK tersebut.
Edo, operator lembaga sekaligus tenaga pengajar dan mengaku salah satu warga media SU TV serta ketua BPD menyebut, pihaknya hanya berupaya menjalankan program sesuai petunjuk teknis.
// BACA JUGA : Warga Dua Desa di Sukabumi Tuntut Pengembalian Sertifikat Tanah yang Disewa Koperasi Bina Usaha ( KBU ) Sejak 2012
“Target kami, peserta bisa belajar teori dan praktik hingga tuntas 200 jam pelajaran. Saat uji kompetensi minimal harus lulus 70 persen. Selama ini rekam jejak kami selalu lulus 100 persen, bahkan sudah punya MoU penempatan kerja dengan pabrik garmen,” jelasnya.
Namun kondisi fasilitas yang terbatas membuat publik bertanya apakah mekanisme monitoring dan verifikasi dari tim pusat maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi benar-benar berjalan sesuai aturan. Pasalnya, sesuai juknis, lembaga penerima bantuan PKK seharusnya memiliki sarana dan prasarana memadai agar proses pembelajaran tidak terkendala.
// BACA JUGA : KREDIBILITAS DUKCAPIL KOTA SUKABUMI DIPERTANYAKAN :OKNUM GURU HONORER BERSTATUS PNS DI KTP
Program Kecakapan Kerja (PKK) sendiri merupakan layanan pendidikan berupa kursus dan pelatihan yang dibiayai pemerintah. Peserta didik mendapatkan dukungan biaya antara Rp4 juta hingga Rp15 juta per orang. Dalam pelaksanaannya, program ini dimonitor langsung oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
Minimnya fasilitas dan belum adanya penjelasan resmi dari pihak dinas memunculkan kecurigaan publik: apakah lembaga tersebut benar-benar layak, atau ada proses verifikasi yang tidak sesuai prosedur.
INDRA/RR
Interesting read! Understanding RTP and applying solid bankroll management are key, especially with diverse options. Considering trying out big bunny app download apk – heard their platform focuses on fair gaming & easy deposits. Good stuff!