BBC MEDIA.NEWS -SUKABUMI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi Rabu 29/10/2025
Aksi tersebut dipimpin oleh Bahrul Ulum selaku Ketua PMII Kota Sukabumi dan berlangsung dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota.
// BACA JUGA : Warga Dua Desa di Sukabumi Tuntut Pengembalian Sertifikat Tanah yang Disewa Koperasi Bina Usaha ( KBU ) Sejak 2012
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti lemahnya hubungan antara eksekutif dan legislatif daerah yang dinilai belum sejalan dengan semangat sinergi demokratis.
PMII menilai, munculnya konflik kebijakan dan indikasi konflik kepentingan mencerminkan tidak adanya keseimbangan dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Selain itu, beberapa kebijakan disebut tidak melalui proses deliberasi publik yang memadai, sementara partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas semata.
// BACA JUGA :13 Tahun Sertifikat Tanah Warga Belum Kembali, Warga Dua Desa di Sukabumi Tagih Janji Koperasi
PMII Kota Sukabumi juga menyoroti kinerja pemerintahan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana yang telah berjalan satu tahun.
Menurut mereka, pemerintahan Ayep–Bobby dinilai minim kinerja struktural, belum mampu mengubah struktur ekonomi maupun tata kelola birokrasi secara fundamental, dan masih berada pada fase “transisi yang simbolis.”
Dalam orasinya, mahasiswa PMII menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Mendesak Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki untuk meminta maaf secara terbuka atas ucapan kasar yang dinilai tidak mencerminkan etika kepemimpinan terhadap perwakilan rakyat.
- Menuntut pemerintah kota untuk menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta rangkap jabatan di seluruh lini birokrasi.
- Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses pengangkatan THL/TKS/Honorer yang diduga menyalahi aturan dan berbau nepotisme.
- Mendesak peningkatan mutu pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian agar lebih mudah diakses serta tidak membebani masyarakat.
- Mendorong DPRD Kota Sukabumi agar serius menuntaskan Panja TKPP dan Panja Wakap, serta membuka hasilnya secara publik.
- Meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi seluruh kebijakan dan program yang dianggap merugikan masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi.
Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai dengan penyalaan petasan oleh massa aksi sebagai bentuk simbolik dari kekecewaan mereka terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
// BACA JUGA :LSM ANNAHL ADUKAN PERMASALAHAN YANG ADA DI KOTA/KABUPATEN SUKABUMI KE KOMISI II DPR RI
“PMII berkomitmen tidak akan berhenti bersuara selama kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan untuk kepentingan rakyat,” tegas Bahrul Ulum dalam orasinya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum memberikan tanggapan resmi atas aksi demonstrasi tersebut dan terkesan diam seribu bahasa.
NANDAR/INDRA
