BBC MEDIA.NEWS : Program Kecakapan Kerja (PKK) yang seharusnya menjadi solusi peningkatan keterampilan masyarakat kembali menuai sorotan. Salah satunya terjadi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Rizki Mandiri yang beralamat di Jalan Kadudampit, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
// BACA JUGA : Warga Dua Desa di Sukabumi Tuntut Pengembalian Sertifikat Tanah yang Disewa Koperasi Bina Usaha ( KBU ) Sejak 2012
Lembaga ini diketahui mendapat bantuan dari pemerintah untuk melaksanakan pelatihan keterampilan menjahit. Namun, pelaksanaannya dinilai tidak sesuai prosedur. Pasalnya, dari 30 peserta yang mendapat dukungan program dari pemerintah , pihak lembaga hanya memiliki 12 unit mesin jahit dan obras. Kondisi tersebut membuat peserta didik harus bergantian menggunakan alat sehingga waktu belajar tidak maksimal,padahal target pelatihan hanya 200 jam saja
// BACA JUGA : KASUS BULLYING SD YUWAKTI BHAKTI SUKABUMI AKHIRNYA SAMPAI KE WALIKOTA
program PKK yang dibiayai pemerintah menyalurkan dukungan biaya Rp 4 juta hingga Rp 15 juta per orang.nenurut juknis, fasilitas dan sarana prasarana pelatihan harus memadai agar tujuan peningkatan keterampilan bisa tercapai.
Ironisnya, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang berkewajiban melakukan monitoring justru enggan memberikan keterangan. Baik Ajat Sudrajat, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), maupun Eka Nandang Nugraha, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait persoalan ini.
// BACA JUGA : 13 Tahun Sertifikat Tanah Warga Belum Kembali, Warga Dua Desa di Sukabumi Tagih Janji Koperasi
Seperti diketahui, Program Kecakapan Kerja (PKK) merupakan layanan pendidikan berupa kursus dan pelatihan berbasis keterampilan kerja. Program ini dibiayai penuh oleh pemerintah dengan tujuan mencetak tenaga kerja siap pakai, serta dimonitor langsung oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdik Kabupaten Sukabumi belum memberikan jawaban resmi terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan PKK di LKP Rizki Mandiri.
INDRA/RZ
