DIDUGA LEMAHNYA PENGAWASAN : PENGASPALAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA DIDUGA TIDAK SESUAI SPEK

BBC MEDIA.NEWS – SUKABUMI – Realisasi Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2025 di sejumlah desa di Kabupaten Sukabumi menuai sorotan, khususnya terkait proyek pengaspalan jalan desa yang dinilai tidak profesional dan terkesan asal-asalan.

//BACA JUGA :

Salah satu desa di wilayah Kabupaten Sukabumi diketahui melaksanakan pengaspalan jalan desa dengan kualitas yang dipertanyakan. aspal yang mudah di kelupas sama telunjuk tangan padahal pengerjaan sudah lima hari berlalu menandakan buruknya kwalitas pekerjaan.Minimnya pengawasan dan lemahnya tanggung jawab dari pihak pemerintah desa, khususnya kepala desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), mengindikasikan adanya kelalaian dalam pelaksanaan proyek. Kondisi ini berpotensi merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Banyak pihak menduga bahwa buruknya kualitas pengerjaan jalan ini bukan hanya soal teknis, melainkan bisa jadi mengarah pada penyimpangan. Jalan yang cepat rusak bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius terhadap integritas penggunaan Dana Desa. Hal ini jelas melanggar prinsip akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap pengelolaan dana publik.

//BACA JUGA :

Saat dimintai konfirmasi, kepala desa setempat menyebutkan bahwa pengerjaan proyek pengaspalan tersebut diserahkan kepada pihak rekanan (CV).

“Kami pemerintah desa melaksanakan kegiatan pengaspalan tersebut diserahkan sama rekanan CV,” ujar kepala desa saat dikonfirmasi pada Selasa (29/4/2025).

Ia juga menyatakan bahwa proyek tersebut diserahkan ke rekanan karena nilai anggaran di bawah Rp200 juta, sehingga tidak perlu melalui proses lelang terbuka.

“Karena ini pengerjaan di bawah 200 juta, maka dikerjakan sama rekanan CV yang lebih berkompeten di bidangnya,” tambahnya.

//BACA JUGA :

Meski mengklaim telah membuat kesepakatan dengan pelaksana untuk memperbaiki jika ditemukan kekurangan, sang kepala desa enggan menyebutkan siapa pelaksana yang dimaksud. Ketertutupan ini justru menambah daftar pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas proyek.

Pihak masyarakat pun mendesak agar instansi terkait, termasuk Inspektorat dan aparat penegak hukum, segera turun tangan untuk meninjau proyek ini dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan Dana Desa yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Iing Indra/RR