Sebut AS Akan Bangkrut Dan Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

Elon Musk (dok. AFP/CHIP SOMODEVILLA)

BBCMedia.News, Washington DC – Amerika Serikat (AS) baru-baru ini diguncang oleh tindakan Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk. DOGE mengambil alih kendali sistem pembayaran Departemen Keuangan AS, yang membuka akses terhadap data pribadi jutaan warga AS.

Pekan ini, seperti dilansir AFP, terungkap bahwa seorang pegawai muda DOGE secara tidak sengaja mendapatkan akses dengan opsi untuk mengubah data dalam sistem pembayaran yang sangat sensitif tersebut. Hal ini diungkapkan oleh pejabat Departemen Keuangan AS, Joseph Gioeli, dalam pernyataan di bawah sumpah kepada hakim federal AS pada Selasa (11/2). Persoalan ini memicu gugatan hukum yang diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi akar rumput AS ke pengadilan federal Washington DC pada awal Februari lalu.

Pegawai-pegawai DOGE, yang mayoritas berusia 19-24 tahun dan direkrut dari perusahaan Musk sendiri, dikritik karena dianggap tidak berpengalaman dan tidak memiliki status pegawai federal. Mereka mendapatkan akses ke sistem yang menangani pembayaran pemerintah AS senilai triliunan dolar dan berisi informasi pribadi jutaan warga AS.

Dalam pernyataan tertulisnya, Gioeli menyebut bahwa seorang pegawai DOGE, Marko Elez, seharusnya mendapatkan akses read-only pada sistem pembayaran tersebut di bawah pengawasan Biro Layanan Fiskal. Namun, Elez justru mendapatkan akses “read/write permissions” yang memungkinkan pengubahan data dalam sistem tersebut.

“Pada pagi hari tanggal 6 Februari, didapati bahwa akses database Tuan Elez kepada SPS (Sistem Pembayaran Aman) pada tanggal 5 Februari telah salah dikonfigurasi dengan read/write permissions, bukannya read-only,” sebut Gioeli. Investigasi forensik segera dimulai oleh administrator database untuk meninjau semua aktivitas yang dilakukan pada server dan database tersebut.

Penyelidikan awal menunjukkan bahwa semua interaksi yang dilakukan Elez dengan sistem SPS berlangsung dalam sesi yang diawasi dan “tidak ada tindakan tidak sah yang terjadi”. Elez mendapatkan akses melalui laptop milik Departemen Keuangan AS, yang sempat memicu kekhawatiran tentang keamanan data pribadi warga AS. Dia telah mengundurkan diri setelah dikaitkan dengan akun media sosial yang rasis.

Sebelumnya, Elon Musk digugat ke pengadilan federal setelah mengambil alih kendali sistem pembayaran Departemen Keuangan AS. Gugatan tersebut menuduh Musk secara ilegal mendapatkan akses ke data pribadi jutaan warga AS. Musk memimpin upaya pemotongan biaya federal AS di bawah lembaga yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE.

Gugatan hukum terhadap Musk diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi akar rumput AS ke pengadilan federal Washington DC. Gugatan tersebut meminta hakim federal AS untuk menetapkan bahwa ilegal bagi Musk atau orang lain dari DOGE untuk memperoleh informasi pribadi tentang para pembayar pajak dan memblokir Departemen Keuangan agar hal itu tidak terjadi.

“Orang-orang yang harus membagi informasi dengan pemerintah federal tidak seharusnya dipaksa untuk membagikan informasi mereka dengan Elon Musk atau ‘DOGE’-nya,” demikian bunyi gugatan hukum tersebut. “Dan undang-undang federal mengatakan mereka tidak perlu melakukan hal tersebut,” imbuh dokumen gugatan tersebut.

|| Baca Juga : Netanyahu Bersumpah Hamas Akan Membayar Mahal atas Pelanggaran Gencatan Senjata
Kepala Seksi Haji Sukabumi Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Bupati 2025-2030

Musk, dalam pernyataan via media sosial X pada Senin (3/2), mengatakan bahwa: “Satu-satunya cara untuk menghentikan penipuan dan pemborosan uang pembayar pajak adalah dengan mengikuti alur pembayaran dan menghentikan transaksi mencurigakan untuk ditinjau.” “Tentu saja, hal ini membuat mereka yang selama ini membantu, bersekongkol, dan menerima pembayaran palsu menjadi sangat kesal. Sangat disayangkan,” tulis Musk.

Sistem pembayaran Departemen Keuangan AS, yang dijaga ketat, menangani aliran uang pemerintah AS, termasuk dana sebesar US$ 6 triliun per tahun untuk Jaminan Sosial, Medicare, gaji pegawai federal, dan pembayaran penting lainnya.

Pengambilalihan kendali atas sistem pembayaran oleh Musk dan DOGE telah disetujui oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Seorang pejabat karier Departemen Keuangan AS yang menolak menyerahkan akses sistem pembayaran kepada DOGE telah dijatuhi sanksi cuti administratif dan kemudian memilih pensiun.

Menurut gugatan hukum tersebut, pemberian akses informasi pribadi Departemen Keuangan AS kepada individu yang berafiliasi dengan DOGE berarti “individu dari semua lapisan masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa informasi mereka akan menerima perlindungan yang diberikan oleh undang-undang federal”.

Elon Musk (dok. REUTERS/Craig Hudson)

Laporan majalah Wired menyebut Musk menempatkan pegawai muda DOGE, yang direkrut dari perusahaannya sendiri, pada posisi-posisi penting pemerintahan. Pegawai muda berusia 19-24 tahun itu juga ditempatkan di Kantor Manajemen Personalia Federal AS, departemen sumber daya manusia untuk pegawai federal.

Selain membuat geger Departemen Keuangan AS, Musk juga menuai kontroversi dengan menuding Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) sebagai “organisasi kriminal” dan mengumumkan pembubaran organisasi penting tersebut. Dia juga memicu pemecatan sejumlah pejabat tinggi AS.

Hal ini memicu kekhawatiran atas kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan Trump kepada Musk, yang bukan seorang pejabat federal AS atau pejabat pemerintah AS atau pejabat yang dipilih oleh rakyat. Para politikus Partai Demokrat menuduh adanya perebutan kekuasaan yang inkonstitusional oleh Trump dan Musk.

Senator ternama Demokrat, Elizabeth Warren, dari Komisi Perbankan Senat, bahkan mengecam langkah Musk sebagai tindakan “sangat berbahaya” dan bisa memberikan risiko sistemik terhadap perekonomian.

Trump, ketika ditanya soal hal tersebut di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (3/2), berusaha meredakan kritikan yang muncul. Dia menegaskan bahwa Musk tidak akan bertindak tanpa mendapat izin dirinya.

“Elon tidak dapat melakukan dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami,” tegas Trump.

“Kami akan memberinya persetujuan jika diperlukan, dan jika tidak diperlukan, kami tidak akan memberinya persetujuan. Tapi dia akan melapor. Itu adalah sesuatu yang dia rasakan sangat kuat dan saya terkesan,” ucapnya.

|| Baca Juga : DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna Ke-3 Bahas Tiga Raperda Prakarsa
Tekan Kriminalitas, Polda Lampung Gencarkan Operasi hingga ke Pelosok!