Sempat Di Gugat Karena Memecat 8 Inspektur Jendral, Trump Perintahkan Pecat Semua Jaksa Federal Era Biden!

Presiden AS Donald Trump (dok. REUTERS/Kevin Lamarque Purchase Licensing Rights)

BBCMedia.News, Washington DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat gebrakan dengan memerintahkan pemecatan massal terhadap semua jaksa federal yang ditunjuk oleh mantan Presiden Joe Biden. Ia menuduh Departemen Kehakiman AS mengalami politisasi ekstrem selama pemerintahan sebelumnya.

“Selama empat tahun terakhir, Departemen Kehakiman telah dipolitisasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya,” sebut Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2025).

“Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan pemberhentian SEMUA jaksa AS ‘Era Biden’ yang tersisa,” tegas Trump.

“Kita harus ‘membersihkan rumah’ SEGERA, dan memulihkan kepercayaan. Era Keemasan Amerika harus memiliki sistem peradilan yang adil — YANG DIMULAI HARI INI,” cetusnya.

Kebijakan yang Wajar Namun Sarat Kontroversi

Merupakan standar praktik yang wajar bagi Presiden AS yang baru untuk menggantikan jaksa federal, yang juga disebut sebagai jaksa AS, yang dicalonkan oleh pendahulunya. Namun, kebijakan Trump ini dinilai lebih agresif dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya.

Terdapat sebanyak 93 jaksa federal AS, masing-masing satu untuk 94 distrik pengadilan federal di negara tersebut. Ada dua distrik yang berbagi satu jaksa federal. Mereka bertanggung jawab sebagai penegak hukum tertinggi di setiap wilayah yurisdiksinya.

Sejumlah jaksa federal yang diangkat oleh Biden telah mengundurkan diri sejak kemenangan Trump dalam pemilu, mengantisipasi adanya gelombang penggantian. Namun, ada pula yang menunggu instruksi langsung sebelum mundur.

Departemen Kehakiman AS, yang selama ini dianggap Trump sebagai institusi yang tidak adil terhadap dirinya, telah menjadi sasaran perombakan besar-besaran sejak ia kembali menjabat sebagai Presiden AS pada pertengahan Januari lalu. Sejumlah pejabat tinggi pun mengalami pemecatan, penurunan jabatan, atau pemindahan tugas.

|| Baca Juga : DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna Ke-3 Bahas Tiga Raperda Prakarsa
Tekan Kriminalitas, Polda Lampung Gencarkan Operasi hingga ke Pelosok!

Di antara mereka yang diberhentikan termasuk anggota kantor penasihat khusus AS, Jack Smith, yang sebelumnya mengajukan dua kasus pidana terhadap Trump sebelum kasus tersebut akhirnya digugurkan. Keputusan ini pun memicu reaksi beragam dari kalangan hukum dan politisi.

Salah satu jaksa federal di Distrik Selatan New York yang diangkat Trump sebelumnya, mengundurkan diri pekan lalu setelah Departemen Kehakiman AS memintanya menggugurkan dakwaan korupsi terhadap Wali Kota New York Eric Adams. Keputusan ini semakin menguatkan tudingan bahwa sistem hukum AS sedang berada dalam kondisi yang sangat politis.

Sejarah Pemecatan Inspektur Jenderal

Sebelumnya, delapan inspektur jenderal (IG) AS pernah mengajukan gugatan terhadap Trump dan pemerintahannya atas pemecatan mereka. Para inspektur ini memainkan peran penting dalam mengawasi pengeluaran federal yang mencapai triliunan dolar serta menjaga transparansi dalam administrasi publik.

“Pemecatan ini melanggar undang-undang federal yang jelas, yang disetujui oleh mayoritas bipartisan di Kongres dan ditandatangani oleh Presiden. Undang-undang ini melindungi inspektur jenderal dari campur tangan dalam tugas pengawasan kritis dan non-partisan mereka,” kata gugatan tersebut.

Trump memecat inspektur jenderal dari berbagai departemen penting, termasuk Departemen Pertahanan, Urusan Veteran, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Luar Negeri, Pertanian, Pendidikan, Tenaga Kerja, serta Administrasi Bisnis Kecil. Berdasarkan Undang-Undang Inspektur Jenderal, seharusnya presiden memberikan pemberitahuan kepada Kongres 30 hari sebelum pemecatan, tetapi Trump langsung mengambil tindakan tanpa peringatan panjang.

Gugatan ini menjadi tantangan hukum terbaru terhadap berbagai kebijakan eksekutif yang dilakukan Trump di awal masa pemerintahannya.

Hakim AS Izinkan Program Pembelian Pegawai Federal

Presiden AS Donald Trump (dok. Getty Images via AFP/ANDREW HARNIK)

Di sisi lain, langkah Trump merombak birokrasi federal juga terlihat dalam kebijakan program pembelian pegawai federal. Seorang hakim distrik AS memutuskan bahwa pemerintahan Trump dapat melanjutkan program tersebut sebagai bagian dari rencana Gedung Putih untuk menyusun ulang birokrasi pemerintah.

Serikat pekerja federal, yang mewakili lebih dari 800.000 pegawai, menentang kebijakan ini. Mereka menyebut tawaran “penundaan pengunduran diri” yang diberikan pemerintah sebagai tindakan yang melanggar hukum. Email bertajuk “Persimpangan Jalan” dikirim kepada pegawai federal, menawarkan mereka opsi untuk mengundurkan diri dan tetap menerima gaji hingga 30 September atau menghadapi ketidakpastian di masa depan.

Namun, hakim Pengadilan Distrik AS, George O’Toole, menolak gugatan serikat pekerja, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup kuat untuk menentang program tersebut. Keputusan ini membuka jalan bagi Trump untuk terus menjalankan kebijakan restrukturisasi pegawai federalnya.

Kontroversi Soal Migran Guantanamo

Di luar kebijakan internal AS, Trump juga menghadapi gugatan dari American Civil Liberties Union (ACLU) terkait keputusan pemerintahannya menerbangkan puluhan migran ke pangkalan militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba.

Trump sebelumnya mengumumkan bahwa ia akan memerintahkan militer dan pejabat Keamanan Dalam Negeri untuk menyiapkan Guantanamo sebagai fasilitas penampungan bagi hingga 30.000 migran. Penerbangan pertama ke lokasi tersebut telah dilakukan pekan lalu.

Namun, menurut ACLU, para migran yang dikirim ke Guantanamo tidak diberi hak akses terhadap pengacara, yang bertentangan dengan hukum AS. Gugatan ini diajukan atas nama keluarga migran yang terputus komunikasi dengan mereka sejak tiba di fasilitas tersebut.

“Mengirim imigran ke Guantanamo tanpa akses ke pengacara atau akses ke dunia luar tidak sesuai dengan hukum atau prinsip negara kita,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU. “Sekarang terserah kepada pengadilan untuk menegaskan kembali bahwa supremasi hukum mengatur negara kita,” tambahnya.

|| Baca Juga : Netanyahu Bersumpah Hamas Akan Membayar Mahal atas Pelanggaran Gencatan Senjata
Sebut AS Akan Bangkrut Dan Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

Sementara itu, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, mempertanyakan mengapa ACLU lebih memperhatikan “imigran kriminal berbahaya” ketimbang keamanan warga AS. Menurutnya, fasilitas di Guantanamo sudah menyediakan sistem bagi para migran untuk menghubungi pengacara mereka.

Kebijakan Trump yang agresif dalam merombak sistem peradilan dan birokrasi AS telah memicu gelombang kritik maupun dukungan dari berbagai pihak. Para pendukungnya menganggap langkah ini sebagai upaya mengembalikan keadilan di sistem pemerintahan, sementara lawannya menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Apakah perombakan besar-besaran ini akan membawa era baru bagi Amerika atau justru memperdalam ketegangan politik di negara tersebut?

ha/as (AFP, dpa, AP, Reuters)