BBC MEDIA.NEWS -SUKABUMI – Warga Desa Neglasari, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan pengelolaan keuangan desa yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di sektor infrastruktur jalan dan jembatan.
// BACA JUGA :SERTIFIKAT WARGA 2 DESA DI SUKABUMI MENJADI JAMINAN DI BANK OLEH KOPRASI DAN TERANCAM TERLELANG
Sejumlah warga menilai pemerintah desa seolah tidak memperhatikan kondisi akses jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan utama warga sehari-hari. Akibatnya, masyarakat terpaksa melakukan pembangunan secara swadaya.
Salah satu warga Kampung Caringin mengaku bersama warga lainnya harus bergotong royong memperbaiki jembatan yang menjadi satu-satunya akses penghubung antar kampung.
// BACA JUGA :Warga Dua Desa di Sukabumi Tuntut Pengembalian Sertifikat Tanah yang Disewa Koperasi Bina Usaha ( KBU ) Sejak 2012
“Kita di sini membangun dengan cara swadaya mengingat jembatan yang ada saat ini sudah tidak layak, takut roboh,” ujar salah seorang warga, Selasa (28/10/2025).
Selain jembatan, warga juga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang sebagian besar masih berupa tanah. Gang-gang menuju rumah penduduk pun banyak yang belum tersentuh pembangunan, masih berupa tanah dan belum ada pengecoran maupun pengaspalan.
“Kalau musim hujan, jalan jadi licin dan berbahaya. Banyak warga yang takut keluar rumah karena jalannya naik turun dan becek dan licin ” keluh warga lainnya.
// BACA JUGA :13 Tahun Sertifikat Tanah Warga Belum Kembali, Warga Dua Desa di Sukabumi Tagih Janji Koperasi
Kondisi tersebut membuat warga merasa seperti tinggal di desa yang terisolir, karena akses utama yang buruk menghambat aktivitas ekonomi dan sosial mereka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Desa Neglasari belum bisa dimintai keterangan. Nomor kontak yang diberikan oleh salah satu kepala dusun dan perangkat desa tidak dapat dihubungi.
Diketahui, pada tahun anggaran 2025 Desa Neglasari menerima Dana Desa sebesar Rp 1.192.129.000 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan berstatus Desa Berkembang. Namun, warga mempertanyakan transparansi dan prioritas penggunaan anggaran tersebut.
INDRA/SOMDANI
