Lagi-Lagi Puluhan Ribu Buruh Kena PHK, Komisi VII DPR: Janji Pemerintah Patut Dipertanyakan!

BCMedia.News, Ekonomi – Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay kembali menyoroti janji pemerintah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak terwujud pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Pada masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, ribuan buruh dari berbagai sektor industri harus merasakan dampak PHK massal akibat penutupan pabrik yang semakin banyak terjadi dalam dua tahun terakhir.

Data Buruh yang Terkena PHK

Berdasarkan informasi terbaru, PHK massal terjadi di sejumlah pabrik besar yang beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan yang terpaksa melakukan PHK massal ini antara lain PT Sritex, PT Sanken, PT GNI, serta pabrik-pabrik lain yang beroperasi di berbagai daerah. Pada Januari hingga Februari 2025 saja, tercatat sebanyak 10.965 karyawan PT Sritex terkena PHK, dan 3.200 karyawan di Jawa Barat harus dirumahkan akibat tutupnya pabrik-pabrik di wilayah tersebut.

||Baca Juga: Bedah Struktur Elit Danantara: Kepala BKPN, Menteri BUMN, Hingga Mantan PM Inggris

Selain itu, berdasarkan catatan dari berbagai sumber, setidaknya ada lebih dari 60 perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran dalam dua tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan yang terdampak termasuk sektor manufaktur, tekstil, dan elektronik. Di antara perusahaan yang bangkrut atau menghentikan operasionalnya, beberapa di antaranya adalah PT Sritex, PT Sanken, PT GNI, hingga Yamaha.

Tantangan Pekerja dan Dampaknya

Saleh Daulay mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Menurutnya, meskipun pemerintah sebelumnya telah berjanji untuk tidak ada PHK massal, kenyataannya banyak pekerja yang harus menghadapinya, bahkan pada sektor-sektor yang awalnya dijanjikan aman. “Janji pemerintah patut dipertanyakan. Pekerja tidak seharusnya menjadi korban dari ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas industri yang dapat menyerap tenaga kerja,” ujarnya.

Selain itu, Saleh menekankan pentingnya peran pemerintah untuk memberikan solusi konkret bagi para buruh yang terkena PHK, seperti pelatihan keterampilan baru atau program jaminan sosial yang memadai. “Kondisi para buruh yang kehilangan pekerjaan, terutama di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit, sangat memprihatinkan. Mereka sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah,” tambahnya.

||Baca Juga:

• Tak Lagi Alkohol, Kini Bensin Pun Jadi Oplosan: Tren Baru?
• Probowo: Bank Emas Akan Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja, Akankah Omon-Omon Belaka?
• Pemkab Tasikmalaya Tak Punya Anggaran Pilkada Ulang, Dedi Mulyadi Siap Tutupi Separuh Biayanya Demi Tegakkan Konstitusi
• Sambut Ramadhan Dengan Kabar Duka: Sritex Raksasa Tekstil Asia Tenggara Tumbang Tepat Pada 1 Maret

Krisis Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur Indonesia, terutama industri tekstil, kini sedang menghadapi masa-masa sulit. Data yang dirilis oleh sejumlah media menyebutkan bahwa lebih dari 60 perusahaan tekstil besar di Indonesia telah melakukan PHK massal dalam dua tahun terakhir, sebagian besar di bawah pengaruh ketidakstabilan ekonomi dan penurunan permintaan global.

Pemerintah pun tidak dapat menghindar dari pertanyaan terkait keberhasilan kebijakan industrialisasi yang telah dijalankan. Saleh Daulay berharap pemerintah bisa lebih proaktif dalam memberikan solusi jangka panjang untuk menanggulangi masalah ini, dan tidak hanya menjadi penonton dalam krisis yang semakin memburuk.

Angga/Kyno

Sumber: CNBC Indonesia, Suara.com, Bisnis.com, Tempo.co