Pemakzulan Wali Kota Sukabumi
BBCMedia.News, Sukabumi – Gelombang protes terhadap kepemimpinan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, kembali mencuat. Pada Selasa (2/6/2026), ratusan peserta aksi yang terdiri dari unsur RT/RW, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen warga menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Sukabumi.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan di Gedung DPRD Kota Sukabumi pada 20 Mei 2026. Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya agar Program P2RW tetap dipertahankan serta mendesak realisasi janji kampanye berupa Dana Abadi sebesar Rp10 juta per RT.
Selain itu, massa juga mengkritisi program wakaf dan keberadaan Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) yang dinilai memiliki kepentingan tersendiri dalam sejumlah kebijakan pemerintah daerah.Koordinator aksi, Mauli Fahlevi, menyebut kemarahan warga dipicu oleh pernyataan Wali Kota Sukabumi yang beredar melalui sejumlah media sosial. Dalam pernyataannya, Ayep Zaki mengaku belum ingin memberikan komentar terkait audiensi yang dilakukan forum RT/RW karena menilai forum tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas dan kegiatan audiensi tersebut tidak memiliki dasar hukum.
// BACA JUGA : Aset Dinkes Sukabumi Semrawut: BPK Temukan BPKB Ambulans Gaib, Saat Dicek Ternyata Menunggak Pajak
Menurut Mauli, pernyataan tersebut justru melukai perasaan masyarakat yang selama ini berupaya menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstitusional.
“Pernyataan itu dianggap tidak menunjukkan empati maupun keberpihakan kepada masyarakat. Justru dari situlah muncul dorongan yang lebih besar untuk melakukan aksi dan meminta DPRD menindaklanjuti aspirasi pemakzulan Wali Kota,” ujar Mauli
Dalam orasinya, para peserta aksi menilai Ayep Zaki tidak konsisten terhadap sejumlah janji politik yang pernah disampaikan saat masa kampanye. Mereka menilai kondisi tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah semakin menurun.
Di hadapan massa, Wali Kota Sukabumi menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat merealisasikan program Dana Abadi Rp10 juta per RT. Ayep beralasan kondisi keuangan daerah saat ini terdampak oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah sehingga sejumlah program belum dapat dijalankan sesuai rencana.
Namun penjelasan tersebut belum mampu meredam kekecewaan para peserta aksi. Massa menilai alasan yang disampaikan tidak cukup menjawab tuntutan masyarakat terkait realisasi janji politik yang selama ini menjadi harapan para ketua RT dan RW.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wanwan Juanda, diminta menandatangani fakta integritas sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan pemakzulan Wali Kota Sukabumi. Dokumen tersebut dimaksudkan sebagai bukti bahwa para anggota legislatif bersedia memperjuangkan aspirasi yang disampaikan warga.
Setelah berorasi di depan Balai Kota, massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kota Sukabumi. Di lokasi tersebut, peserta aksi berhasil memperoleh dukungan dan tanda tangan dari sejumlah anggota DPRD, di antaranya Abdul Kohar dari Fraksi PKS, Fajar Kontara dari Fraksi PPP, Agus Samsul dari PKB, Dani Ramdani dari PKS, serta beberapa anggota dewan lainnya.
// BACA JUGA : LSM Annahl Akan Laporkan Mantan Kadishub Kota Sukabumi ke APH Terkait Dugaan Korupsi Retribusi Parkir
Meski demikian, peserta aksi mengaku belum puas karena menilai sebagian besar anggota DPRD belum menunjukkan sikap yang jelas terhadap tuntutan masyarakat. Kekecewaan tersebut memicu aksi spontan berupa coretan pada dinding tembok di sekitar area gedung dewan sebagai bentuk protes terhadap minimnya dukungan yang mereka rasakan.
Hingga aksi berakhir , massa menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka dan mendesak DPRD Kota Sukabumi untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait evaluasi kepemimpinan Wali Kota Sukabumi serta realisasi berbagai janji politik yang dinilai belum terpenuhi.
Iing Indra
